Hari ini, Redaksi Nagekeo Pos, mendapat undangan dari Ketua bidang promosi sebuah perusahaan produsen biofuel (bahan bakan nabati/BBN).

Longginus Biaedae, tokoh Nagekeo di Jakarta, yang juga anggota grup facebook Nagekeo Bersatu (NB), menempatkan Redaksi Nagekeo Pos setara dengan redaksi media nasional seperti Kompas, Suara Pembaruan, Bisnis Indonesia.

Redaksi Nagekeo Pos diminta hadir di acara launcing (peluncuran) Bahan Bakar Nabati (BBN) di Muara Angke Jakarta, besok Kamis, 27 November jam 1 siang wib.

Materi acara yakni kerja sama riset dan uji coba NABATI dari limbah kelapa sawit, minyak jelantah, destinasi ban bekas dll. Ini bahan bakar penemuan terbaru untuk para nelayan khususnya kapal-kapal nelayan di Muara Angke Jakarta.

"Kami akan bagi gratis 5 ton produk BBN besok untuk lebih dari 10 kapal nelayan. Selama 6 bulan ke depan, kami lakukan uji coba pemanfaatan BBN ini, dengan memasok sekitar 20 ton per hari. Jika hasilnya memuaskan, perusahaan kami mungkin bisa mendapat mandat dari pemerintah pusat untuk memasok BBN bagi kapal nelayan di seluruh Indonesia," jelas Longginus kepada Redaksi Nagekeo Pos siang ini.

10% BBN untuk Solar

Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan, hari ini, menyebutkan saat ini pemerintah sudah punya aturan kewajiban BBN jenis biodiesel 10% untuk solar. Ke depan, bukan tidak mungkin akan ditambah hingga 30%.

"Saat ini kita hanya 10%. Namun sekarang harga CPO sedang rendah. Produsen CPO dalam negeri berharap kita bisa naikkan jadi 20-30%," ungkap Bambang dalam acara Sustainable Development Solutions Network di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Bila para produsen ini bisa memasok lebih banyak untuk pembuatan BBN, lanjut Bambang, bisa saja pemerintah menaikkan kewajiban menjadi sampai 30%. Ini tentu akan berdampak positif buat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasalnya, ketika lebih banyak BBN digunakan dan itu diproduksi di dalam negeri, maka impor energi akan berkurang. Artinya, anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang nilainya ratusan triliun rupiah per tahun bisa dihemat.

"Kita bisa mengurangi impor BBM. Kita juga bisa mengurangi ketergantungan terhadap BBM," sebutnya.
Hal ini, tambah Bambang, tentu menjadi kabar baik. Ini karena produksi minyak Indonesia terus menurun sehingga separuh kebutuhan dalam negeri harus diimpor.

"Meningkatkan produksi minyak sepertinya mustahil. Tapi kita punya potensi non fosil. Dengan dukungan dari pemerintah, saya yakin pemanfaatannya akan semakin besar," jelasnya.

Nelayan Sulit Peroleh BBM Subsidi

Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sempat bercerita soal nelayan kecil yang tidak pernah menikmati Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Ada bukti nyata tak jauh-jauh dari kantor Susi.

Ada sebuah kampung nelayan di utara Jakarta, tepatnya di Cilincing, Jakarta Utara. Para nelayan di sini mengaku tidak pernah menikmati BBM subsidi langsung dari sumbernya.

Kepala Bidang Perikanan, Suku Dinas Perikanan dan Kelautan DKI Jakarta Lili Litasari mengatakan, kondisi yang membuat nelayan tidak bisa mendapatkan BBM subsidi itu karena nelayan tidak bisa dapat utang.

"Nelayan di sini kan kebanyakan mau melaut atau nangkap ikan dia utang dulu BBM-nya. Nah yang biasa memberi utang BBM itu ya yang jual BBM di pinggir jalan sekitar kampung ini," ujar Lili ditemui di Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara, kemarin (Selasa).

DURJANA BBM

Hari ini, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pemerintah menjelaskan alasan kenaikan harga BBM subsidi Rp 2.000 per liter. Menteri ESDM Sudirman menjelaskan, Indonesia adalah negara yang miskin minyak, namun menyuapi rakyatnya dengan BBM murah.

Sementara stok minyak bumi Indonesia hanya tersisa 4,1 miliar barel dan akan habis 10 tahun lagi.
Sudirman Said menanggapi soal rencana DPR akan menggunakan hak interpelasi kepada pemerintah terkait kebijakan menaikkan harga BBM subsidi.

Dengan tegas Sudirman mengatakan bahwa itu hak DPR, namun ia kembali mengingatkan selama ini kebijakan subsidi BBM banyak salah sasaran dan hanya untuk kegiatan konsumtif.

Sudirman mengatakan, sudah disadari lama, BBM subsidi banyak dinikmati kalangan masyarakat kelas menengah-atas.

"Jadi 78% subsidi BBM selama ini ya orang seperti kita-kita ini yang menikmati, bukan masyarakat miskin," ujarnya.

 Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan, naiknya harga BBM subsidi akan membuat kemiskinan turun.