JAKARTA (Nagekeo Pos) - Bupati Nagekeo Elias Djo menyatakan terima kasih kepada masyarakat Nagekeo, terutama masyarakat dan tokoh adat Rendu yang memberi dukungan dalam bentuk delapan pernyataan sikap kemarin (Senin).

"Bupati sendiri sudah menyatakan secara terus terang di hadapan perwakilan dan tokoh adat Rendu kemarin bahwa pemerintah pusat dan propinsi telah siapkan alokasi dana untuk ganti rugi," ujar sumber Nagekeo Pos dari Mbay sore ini.

Karena itu, menurut Bupati Elias Djo, tim survei tidak hanya mengukur luas lahan yang terkena proyek waduk tapi akan mencatat juga semua tanaman warga dan aset berharga lainnya untuk dibayar sebagai ganti rugi.

Sumber tadi juga mengatakan Bupati Elias Djo berterima kasih kepada warga Nagekeo yang sebagian besar memberi dukungan pada proyek waduk Lambo melalui media sosial termasuk eNBe (Nagekeo Bersatu).

Kami di Pemda dan Bupati sudah sangat terdesak karena tim survei mengancam akan pindah lokasi survei jika dalam 1-2 minggu ke depan, tim survei tak diijinkan masuk ke lokasi Lambo, kata sumber itu.

Sumber tadi juga menegaskan bahwa tindakan represif oleh aparat pemerintah Nagekeo yang tersiar di media sosial terkait upaya komunikasi untuk proyek waduk Lambo belum lama ini adalah informasi bohong yang direkayasa oleh kelompok tertentu. "Kami juga punya video yang merekam situasi itu," ujarnya.

Bupati Elias Djo, seperti diberitakan Pos Kupang hari ini, meminta dukungan Masyarakat Adat Rendu untuk menyukseskan kegiatan survey lokasi Waduk dan berharap para fungsionaris Adat Rendu yang hadir saat tatap muka kemarin bisa bersama-sama pemerintah membangun komunikasi dengan masyarakat di Jawatiwa dan Malapoma.

TESTIMONI

Ferdi Bakti: Pihak DPRD I dapil Nagekeo harusnya bisa membantu menengahi persoalan tersebut. Caranya Tokoh2 adat pemilik hak ulayat 3 desa terkena dampak dari waduk & Pemda Nagekeo dipertemukan. Jika masyarakat menolak, argumentasinya apa? Dan apa maunya terhadap kehadiran waduk?

Jika memang warga menuntut ganti rugi dari tanah yg adalah hak mereka, maka pemerintah harus & wajib memberikannya. Akan tetapi jika tuntutan tersebut diluar dari kemampuan pemerintah daerah, maka perlu terobosan ke pemerintah pusat, & itu peran DPRRI dari dapil NTT harus bisa mainkan perannya!

Buu Wea Peter: Pemerintah jangan takut rugi, Undang masyarakat yg terkena imbas di dampingi mosalaki/tokoh adat dan agama lakukan makan bersama bila perlu berkali kali, na saat itu diskusi terbuka soal untung ruginya keberadaan waduk termasuk apa yg harus didapatkan warga secara detail mungkin (bebas kepentingan apa lagi cari keuntungan/korupsi), masi belum ada kesepakatan ya undang lagi dan bicara lagi cari jalan keluar yang terbaik, yakin pasti bisa....

Johans Donny: Tergantung tatacara berkomunikasi antara penyelenggara program dengan penerima/yang kena imbasnya.. Sgala ide n solusi dri berbgai kalanganpun tak akan mempan kalau masing2 merasa diri lebih apalagi mengabaikan kaidah tatanan budaya setempat. (maaf itu skdr pendapat dari pengamatan saya slama ini)

Frans Mado:

1. Pembangunan Kabupaten Nagekeo dimulai dari RUMAH ADAT setempat.
2. Setiap program Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Nagekeo, mesti melibatkan rakyat dan adat setempat.
3. Pembangunan Waduk Jokowi, yang mencakup wilayah Ulayat Ndora, Lambo dan Rendu, dilaksanakan dengan tepat waktu, dan berproses yang baik dan tidak berpotensi korupsi.
4. Berkaitan dengan REDISAIN WADUK LAMBO ALIAS WADUK Jokowi ini, mesti di hitung juga ganti rugi yang memadai bagi setiap individu yang terkena Dampak langsung dengan Pembangunan Waduk dimaksud.
5. Pemaparan hasil studi dan Redisain Waduk Lambo, perlu disampaikan secara transparan kepada setiap individu dari 3 desa yang terkena Dampak langsung dan kepada seluruh Rakyat Nagekeo disiarkan melalui RRI Ende atau media cetak dan media elektronik lainnya.
6. Semua persetujuan penggunaan lahan ulayat untuk lokasi waduk Lambo ini, dibuat berita Acara Pelepasan hak atas tanah ulayat untuk diberikan kepada Pemda Nagekeo secara bertanggung jawab dengan perhitungan perhitungan ganti rugi lahan individu maupun lahan atau tanah ulayat di tiga lokasi (LAMBO, Ndora dan Rendu).