From World for Nagekeo
Headlines News :
Bonie AC Advertise
Support Us With Your Advertise

POLISI DAN POLITISI

Oleh Valens Daki-Soo

Refleksi kecil ini saya tuangkan di atas jalanan yang basah diguyur hujan pagi ini, tatkala Jakarta mulai diremas kemacetan, 'penyakit' klasik yang tak pernah usai. Mendung yang membalut langit Ibukota seolah melukiskan mendung pekat yang menggantung di langit politik Nusantara, negeri kita tercinta.

Mungkin saya mulai dengan pertanyaan ini: apa yang Anda dan saya cari ketika ikut berkompetisi dalam suatu ajang perpolitikan? Sebutlah, itu bisa berbentuk Pilkada, Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden/Wapres dan lain-lain. Untuk Anda yang menjadi petinggi/pejabat melalui mekanisme penunjukan (bukan pemilihan), apa yang ingin Anda gapai ketika ditunjuk untuk menempati posisi penting bagi dan di tengah publik? Pertanyaan ini memang amat gampang dijawab, misalnya 'mengabdikan diri demi kepentingan rakyat', 'memberi yang terbaik bagi bangsa dan negara', atau 'mendedikasikan diri untuk kemaslahatan bersama'. Berderet jawaban bisa menjadi litani panjang.

Benarkah? Apakah benar Anda dan saya lebih kuat digerakkan oleh segala motif idealis itu? Tentu kita tidak bisa bebas absolut dari kepentingan pribadi seperti memberi makan untuk keluarga, menaikkan level kehidupan pribadi, menunjukkan kualitas dan 'kelas' kepribadian dengan eksplorasi maksimal segala bakat dan potensi. Namun, sekali lagi, apakah "hasrat mengabdi" -- yang artinya "lebih banyak memberi ketimbang menerima" -- menjadi motif dominan dalam jiwa kita?

Saya teringat jawaban Pak Gories Mere beberapa tahun silam ketika seorang jenderal senior dari TNI berujar, "Ries, suatu saat Anda jadi Kapolri, asalkan jangan ada masalah besar dalam perjalanan beberapa tahun ke depan." Pak Gories menyahut, "Siap, Bang. Saya hanya ingin jadi polisi, bukan politisi. Kerja saya 'ngejar' penjahat, 'tangkapin' teroris, tegakkan hukum sampai pensiun. Atau kalau saya capek 'ngejar' penjahat, ya berhenti jadi polisi."

Gories Mere adalah figur polisi Indonesia yang paling banyak menerima penghargaan internasional dari sejumlah Kepala Negara dan pimpinan berbagai badan intelijen. Dia juga pernah memimpin asosiasi lembaga-lembaga anti-narkotika sedunia.
Aneka piagam/tanda penghargaan diberikan kepadanya, mulai dari PM Malaysia (yang memberi gelar 'Datuk Tan Sri' untuk Gories) sampai Presiden Bush dan Presiden Obama; dari Kepala Badan Intelijen China hingga Direktur CIA yang secara khusus memberikan tanda penghargaan di Fort Langley, markas besar CIA.

Nama Gories sempat masuk bursa Kapolri beberapa tahun lalu, namun karena 'tekanan politik' dari elemen-elemen radikal, Presiden SBY 'mengabaikan' segala catatan prestasi Gories. Kini, di masa pensiunnya, pria yang pernah menyandang pangkat jenderal bintang tiga itu masih saja disibukkan sebagai 'Advisor Senior' Densus 88/Antiteror Polri dan para perwira muda tetap rajin menemuinya meminta saran dan nasihat.

"Polisi, bukan politisi" -- inilah yang perlu menjadi cermin bagi para perwira Polri era ini. Politisi memang berorientasi kekuasaan. Ketika seseorang terjun ke kolam politik, tujuannya adalah mengambil bagian dalam kekuasaan. Namun, perlu selalu dicamkan, kekuasaan hanyalah memiliki 'nilai medial' (sebagai sarana/alat), bukan nilai final (sebagai tujuan akhir).

Polisi bukanlah politisi, dalam artian bukan profesi yang perlu memburu kekuasaan. Polisi justru harus "memburu para pemburu kekuasaan". Polisi mesti memburu para politisi yang terlalu kencang libido politiknya sampai menghalalkan segala cara -- termasuk dengan KKN dan berbagai modus operandi kriminalis -- untuk merengkuh kekuasaan. Jika polisi berpikir dan bertindak seperti atau sebagai politisi, itu sungguh membunyikan alarm bahaya.

Tentu, tak ada manusia sempurna dan karena itu tiada figur polisi (dan politisi) ideal. Namun, setidaknya kita boleh berharap bahwa Tuhan dan alam semesta selalu membuka ruang bagi hadirnya pribadi-pribadi dengan karakter kuat, jujur, tegas, berani dan tulus hati memberikan dirinya untuk sungguh mengabdi rakyat, bangsa dan negeri ini.
Written by: Nagekeo Bersatu
NAGEKEO BERSATU, Updated at: 2:56 PM

Abraham Runga Mali: Ketika 'Babho' Tak Lagi Bertuah (bagian kedua)

Otokritik buat Masyarakat Toto Tanarea

MENJAGA TAPAL BATAS

Bagi masyarakat Toto, konflik dengan Lambo bukanlah yang pertama. Pada tahun 1970-an, ada perkara sengketa lahan sawah di Yefa, Madawitu antara masyarakat Toto dan Lambo. Dengan bukti yang lebih dari cukup, pemerintah menyatakan Yefa adalah bagian dari Tana Toto. Tapi, karena tali kekeluargaan, permintaan orang Lambo untuk bisa tetap menggarap lahan yang pernah mereka garap dikabulkan orang Toto.

Konflik wilayah tapal batas selalu mewarnai sejarah Toto. Setelah penguasaan oleh Belanda yang sangat menyakitkan pada awal abad 19 , masih terus disusul berbagai persoalan tanah yang datang silih berganti yang mengancam kesatuan tanah ulayat Toto tana Rea.

Dalam berbagai peristiwa itu, narasi Digo-Raja dengan berbagai dokumen yang tersedia---terutama sejak jaman Belanda--sepertinya menjadi kunci yang menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.

Tahun 1925, Kerajaan Tana Rea bubar dan dibagi kepada 3 swaparaja,yakni Lio, Ende dan Nagekeo. Mereka masih saja berusaha kesatuan tanah persekutuan mereka dan batas-batas itu.

Tentu tidak mudah karena terkait sebuah wilayah yang cukup luas, mendekati besar sebuah kabupaten saat ini. Pada tahun 1917 terdapat 71 kampung, yaitu 21 kampung yang masuk dalam distrik Tanah Djea, 26 di distrik Wolowae dan 24 kampung masuk dalam distrik Nangapenda. (Bdk Domi Juma Pani Pani Pessa, 1979).

Sebelum kedatangan Belanda, seorang tokoh adat di wilayah itu, Nipa Ndua, membuat struktur pembagian wilayah yang dikenal hingga saat ini.

Pengaturan tanah persekutuan Toto Tanarea (tana merhe waktu dewa) dikordinasikan oleh suku Dodo yang dibagi dalam dua bagian, Dodo turunan Digo di wilayah Toto dan Digo turunan Ratja di wilayah Tanah Djea. Mereka adalah Mosa Tana Daki Watu (Mosa Daki Tua Tana).

Di bawahnya terdapat sejumlah suku sedang yang mengatur wilayahnya sendiri (pu’u muku doka dea). Mereka adalah mosa pu’u muku daki doka dea (mosa daki). Di bawahnya masih ada suku-suku kecil (gobho co’co bhari bhete). Pemimpinya disebut Tua Adat.

Lalu masih ada ku ngebo, tanah dengan status hak garapan turun temurun. Terakhir adalah pendatang yang menjadi pengarap yang harus membayar fedho (semacam pajak). (Domi Djuma Pani Pessa, 1979)

Tanah persekutuan itu ditata dan dijaga dalam struktur yang sangat rapi. Keteraturan sangat memudah koordinasi ketika mereka menghadapi musuh bersama dari luar. Makanya tidak mengeherankan kalau sejarawan Stefan Dietrich menilai perlawanan terhadap Belanda di kawasan ini (Perang Watuapi, Agustus 1916-Feburari 1917) sebagai peperangan dengan koordinasi paling rapi dari semua peperangan di Flores. (Stefan Dietrich, Kolonialismus und Mission auf Flores, Klaus Renner Verlag, 1989)

Sebenarnya, dari catatan sejarah, gangguan pertama pada keutuhan wilayah Toto Tanera datang dari pihak Lio tahun 1939 terkait tanah di Togu, Kebirangga.

Raja Nagekeo saat itu J.Djuwa Dobe Ngole dan Bestuur Aisten P.H. Doko turun ke Kaburea dan berdialog dengan rombongan swapraja Lio yang terdiri dari Punggawa Kunu Ndori wangge (Wakil Raja Lio) bersama para tuan tanah dari Kebirangga, Raja Hasan Arubusman (Raja Muda Ende) dan disaksikan pihak Belanda, yakni Beetbeder (Aspirant Controleur).

Peristiwa 1939 itu diselesaikan dengan dibuatkan Memori Teolichting yang disimpan di Bajawa, satu diberikan kepada Bani Nipa, yang kemudian memori tersebut diambil dan disimpan oleh Kesu Pessa dari Nangapenda.

Tahun 1955 pada 30 Maret terjadi pembongkaran bevak di Nangamboa dalam rangka persiapan pembangunan perusahaan semen Ulu Pulu oleh warga dari Tanah Jea atas nama Rasa Gusi, Doo Sea, Eko Kira dan Sumbi Sanggu.

Kepala Daerah Flores (Manteiro) turun tangan bersama Raja Nagekeo dan Raja Ende. Lalu dibuat surat perdamaian antara Kesu Pessa dengan Rae Nipa (Ratedao) dan Waro Nipa (Ute) dengan penegasan segala urusan di Tanah Ute, Rae dan Waro tidak perlu memberitahukan kepada Kesu Pesa. Persoalan selesai.

Sementara itu, gesekan dengan Lio masih terus berlangsung. Tahun 1956 terjadi pembakaran rumah rakyat dan sekolah di Wekaseko oleh masyarakat Kebirangga. Sejak tahun 1959 gesekan itu diperkuat oleh kehadiran masyarakat Buton di bawah pimpinan La Podhi yang sering berpindah-pindah di wilayah kabupaten Ende dan Ngada.

Puncaknya terjadi peristiwa berdarah pada 12 Desember 1978 yang dikenal konflik perbatasan Ende-Ngada. (bdk Laporan Kepala Daerah Tingkat II Ngada Berupa Penjelasan Lengkap tentang Perbatasan Kabupaten Ngada dan Ende di Kabuera, 15 Januari 1979).

Hampir dalam semua peristiwa itu, narasi Digo-Ratja yang dikukuhkan melalui peta-peta Belanda bisa menjadi dasar dialog dan penyelesaian dalam babho dengan para tua adat tetangga yang difasilitasi pemerintah yang berwibawa, tanggap dan cerdas.

Hanya saja, dalam konflik dengan Labolewa di Madawitu narasi komunitas Totot Tanarea mendapat ujian serius. Di hadapan peristiwa berdarah itu, kita pantas mengajukan pertanyaan, apakah narasi itu tak lagi relevan, atau babho—yang dimoderatori oleh Pemda Nagekeo--tidak lagi bertuah?

Lalu muncul dua pilihan bagi masyarakat Toto, mencoba terus bertahan dalam diplomasi, dialog dan argumentasi (baca: babho) atau segera mengandalkan kekuatan tombak dan parang?

Ingat, ketika Belanda datang, dan Toto Tana Rea memilih untuk tidak berdialog (kooperasi) dan melawannya habis-habisan—sementara komunitas/suku lain memilih untuk melakukan kerja sama--maka risikonya ada di pan mata, yaitu kehancuran fisik, kerugian harta benda, kelelahan psikis dan kematian orang-orang terbaiknya.

Pada perlawanan pada Belanda, Nipa Do, kepala Distrik Wolowae mati ditembak, Sangu Papu, Kepala Distrik Tana Djea dipenjarakan di Singapura 10 tahun, Kepa Biu (Koekobho) ditangkap dan ditembak, Do Kepa, putra Kepa Biu dibuang ke Jawa. Hukuman juga menimpa Datja Dhosa (Watu Api), Deru Gore (Kamubheka) , Rubu Radja (Tiwe) , Sato Djoto (Kaburea).

Kepedihan dan duka lara komunitas Toto Tanarea terkait penjajahan Belanda diungkapkan dengan jelas dalam baka-cenda (puisi adat) bertajuk “Buu Bholo Moo” Dalam bagian akhir puisi itu tertulis: “Daju nuka nanga. Kapa nu mai, wua ata laki, ada fai pisu kasi” (when) the steamship si arriving. (It comes) to take men aboard. (And Then) woman can only grumble) (Diambil dari Histroy of Flores/google.com)

Di zaman ketika manusia menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi dan nilai-nilai demokrasi, mestinya komunitas Toto Tanarea tidak bisa lagi meminjam metode perjuangan fisik yang dilakukan oleh para pendahulu mereka.

Lebih dari itu, perjuangan tanah ulayat tidak boleh berhenti pada urusan tapal batas. Mereka harus mulai merumuskan pemanfaatan tanah secara optimal sebagai cara baru dalam teritorialisasi yang menopang identitas lokal dan ada istiadat melalui akumulasi modal secara optimal dalam upaya menghadapi berbagai kontradiksi kapitalisme global.

Untuk hal itu, komunitas Toto boleh meniru komunitas Katu dalam perjuangan mendapatkan tanah mereka di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah (Claudia D’Andrea, Kopi, Adat dan Modal (Teritorialisasi dan Identitas Adat di Taman Nasional Lore Lindu, 2013). Semoga!!!
Written by: Nagekeo Bersatu
NAGEKEO BERSATU, Updated at: 6:46 PM

Abraham Runga Mali: Ketika 'Babho' Tak Lagi Bertuah (bagian pertama)

Otokritik buat Masyarakat Toto Tanarea

Aksi 'baku potong' terjadi di tanah konflik, Madawitu, Selasa (13/1) siang. Peristiwa berdarah yang melibatkan komunitas Labo, khususnya warga yang mendiami Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa dan komunitas Toto, khususnya yang mendiami Desa Nata Toto, patut disesalkan, tapi sekaligus mengundang kita untuk mencermati persoalan secara lebih saksama.

Madawitu sekali lagi membenarkan hasil survei lembaga riset Median periode Januari-Februari 2013 di Nagekeo bahwa konflik tanah menempati urutan paling atas (36,6 persen) sebagai persoalan yang paling mendesak untuk diselesaikan di kabupaten ini.

Terbengkelainya pembangunan bandara, pembangunan kantor bupati, kasus perumahan Malasera merupakan persoalan yang selama ini menghambat laju dinamika pembangunan Mbay sebagai Ibu Kota. Belum termasuk konflik kecil-kecil di sejumlah kampung yang luput dari perhatian media dan publik Nagekeo.

Salah satu konflik tanah paling mutakhir adalah kasus tanah Madawitu yang diperebutkan antara komunitas Toto dan Labo yang pada pekan ini menuai ‘baku bunuh’ dengan korban bersimbah darah.

MENCERMATI BABHO

Dari awal kita menaruh harapan ketika Pemda Nagekeo menawarkan diri menjadi fasilitator dengan memulai dialog adat yang dikenal dengan babho yang secara intensif mulai dilakukan awal tahun lalu.

Hanya saja dari pengamatan saya, Pemda tidak menjalankan peran ini secara maksimal, sehingga memberi peluang konflik itu terus berakselerasi.

Saya perlihatkan beberapa indikator yang menguatkan penilaian saya di atas. Pertama, ketika kedua masyarakat sedang terbelenggu konflik, Pemda melalui surat yang ditandatangani Bupati pada 12 Mei 2014 mengeluarkan surat yang memperbolehkan warga Labolewa memanen padi di sawah yang bukan milik mereka.

Saat itu sejumlah masyarakat Toto sempat bereaksi agak keras dan menimbulkan konflik kendati tidak separah yang terjadi pekan ini. Beberapa dari mereka kemudian ditangkap dan ditahan kepolisian di Bajawa.

Mestinya, dimana-mana, ketika tanah itu disengketakan dan sedang dalam meja perundingan, untuk sementara tanah dijadikan status quo.

Kedua, kegagapan Pemda dalam babho, terutama ketika harus mendalami dan menafsirkan catatan sejarah yang berujung pada konklusi yang lemah dan rekomendasi yang mengambang.

Sejarah Labo diawali dengan pekikan bhea sa: "ulu bebu lowe, eko tata naya." Pekikan ini harus dikonfrontasi dengan pekikan balik dari pihak Toto: ulu Kebi Nuba, eko Lego Labo. (bdk Isi babho pada 21 Januari 2014 dan Acara Saling Tanggap pada 27 Januari 2014)

Bhea-bhea kedua pihak ini harus diperiksa dengan saksama. Kapan bhea ini dimulai, siapa yang melakukan dan atas peristiwa apa bhea ini dilakukan?

Bagi orang Toto, bhea ini warisan dari masa kedua bersaudara, Digo dan Ratja yang menjadi patriarkh komunitas itu. (Daniel Dhakidae, 2011)

Digi dan Ratja memasuki wilayah itu melalui peperangan dengan penguasa setempat, Bhie Anawanda yang dibantu oleh sekutunya Bheda Wani. ( Abraham Runga. 2014)

Digo dan Ratja menang. Maka dibentuklah tanah persekutuan dengan dua tugu peo laka utama, untuk Digo dan turunannya di Oda Pudu, dan Ratja di Ondorea.

Batas tanah persekutuan adalah Utara Laut Flores, Selatan Laut Sawu. Timur berbatasan Tana Kebi (sekarang Desa Kebirangga di utara) dan Numba (selatan), Barat dengan Lego (utara) Labo (sekarang Desa Labo Lewa) dan Paro Ree (Nangaroro). (Bdk, Domi Djuma Pani Pesa, dalam Uraian Singkat Mengenai Tanah Pesekutuan Tanah Rhea, 1979 dan wawancara penulis dengan Meus Bha dan Paulus Pio Digo.)

Titik-titik perlintasannya adalah pada sebelah Barat dari Utara ke Selatan: Nage Lewa-Dhangi Tana, Wolo Pau, Phoa Keka-Dowo Dapho, Boa Nai, Watu-Paro Ree. Pada sebelah Timur dari utara ke selatan: Nanga Nio Niba, Kota Kadhe, Goa Poka, Ngi'I Bela, Lange Tana, Kedi Watu Manu, Seararo, Keka, Rere Nggase dan Rate Rengge dekat kampung Basa Numba.

Batas-batas ini yang kemudian diambil oleh Belanda---dan dibuatkan peta---ketika Tana Rea dijadikan swapraja tersendiri.

Maka keliru jika dalam rekomendasi dan kesimpulannya --- membenarkan Madawitu sebagai milik orang Toto---, Pemda hanya mendasarkan itu hanya pada penetapan oleh otoritas pemerintahan Belanda dengan peta-petanya (Bdk Poin b Kesimpulan Pemda).

Jauh sebelum Belanda datang, demikian dalam narasi orang Toto Tanarea, Madawitu sudah menjadi bagian yang sah dari Tana Toto sejak era Digo Wigho-Ratja Kana. Peta Belanda hanya menguatkan fakta historis.

Pengakuan tanah ulayat Toto oleh Pemda yang hanya didasarkan pada peta Belanda memberi kesan bahwa Madawitu merupakan tanah Labo yang kemudian dimasukkan Belanda ke dalam tanah ulayat Toto Tanarea.

Di pihak lain, Pemda dalam draf rekomendasi awal maupun final menyimpulkan bahwa berdasarkan fakta kultural melalui dua tokoh Labo, yaitu Poma Doka dan Ngope Wawo, tanah itu adalah milik orang Labo Lewa. Sekaligus dengan pendasaran lain, pendirian peo (bdk. Poin a Kesimpulan Pemda Nagekeo).

Mestinya, kalau sedikit lebih cerdas, Pemda dalam babho tersebut menukik lebih dalam untuk menggali dua persoalan tersebut. Pertama, benarkah Belanda mendasarkan perbatasan swapraja Tana Rea berdasarkan tanah ulayat mereka? Caranya adalah dengan memeriksa pembagian dan pembatasan kerajaan-kerajaan di Flores yang lain.

Pernahkah wilayah kerajaan Riung ditetapkan Belanda dengan memasukan tanah ulayat Ngada, atau apakah swapraja Nage atau Keo (atau kemudian Nagekeo) dibuat dengan memasukan tanah ulayat Ngada atau Ende?

Tentu kecuali ketika Belanda memiliki maksud lain ketika memecah Toto -Tana Rea untuk melemahkan perlawanan yang dimotori oleh Nipado dan Kepabiu (Daniel Dhakidae 2011) dan memasukan ke dalam tiga wilayah lain, yaitu Ende, Nagekeo dan Lio.

Selain itu, pengecekan bisa dilakukan dengan mencari informasi apakah bhea atau pengakuan tanah Toto-Tana Rea sudah pernah dipakai sebelum kedatangan Belanda, termasuk melalui pengetahuan dari komunitas tetangga yang mendengar dari nenek moyang mereka terkait kepemilikan tanah itu.

Di sini pentingnya menghadirkan kesaksian dari tua-tua adat dari komunitas-komunitas tetangga. Seperti diketahui pada saat menghadirkan saksi pada 3 Februari 2014, hanya pihak Toto yang membawa saksi dari Ndora, Rendu dan Lape. Dalam kesaksiannya, mereka tegas menyatakan kalau mereka bekerja di kawasan itu atas persetujuan Bani Nipa dan Rae Nipa.

Sementara dari pihak Labo hanya mendatang 3 saksi dari kalangan internal mereka yang memberi kesaksian bahwa mereka bekerja di dataran Madawitu , tapi tidak membayar kepada pihak mana pun.

Bahkan, mestinya pendapat dari para tua adat Boawae yang nenek moyang mereka pernah menjadi kepala swapraja Nagekeo---dimana Toto dan Labo berada di dalamnya---bisa dimintakan pertimbangan karena nenek moyang merekalah yang mengurusi administrasi, termasuk batas-batas wilayah suku saat itu.

Kedua, pencarian lebih lanjut identitas dua tokoh historis yang dikedepankan oleh masyarakat Labolewa, yaitu Poma Laka dan Ngope Wawo sebagai nenek moyang pionir Labolewa yang mendiami dan bekerja di kawasan yang diperebutkan. Kehadiran Poma Laka dan Ngope Wawo yang dinarasikan oleh masyarakat Labolewa sangat meyakinkan sehingga menjadi dasar oleh Pemda untuk mengakui bahwa Madawitu secara kultural adalah milik Labolewa. (bdk Poin (a) Rekomendasi dan Kesimpulan Pemda)

Dalam proses babho narasi tentang kedua tokoh historis ini tidak pernah dikonfrontasikan oleh pihak Pemda dengan pengetahuan orang Toto. Padahal, menurut Paulus Pio Digo (wawancara penulis) dan Alo Bisara (ketua adat suku Soy dalam catatannya bertajuk Tanggapan Kesimpulan Tim Babho dan Rekoemdnasi Tim Babho kepada Bupati) dan sejumlah tua adat yang lain, dua nama itu juga dikenal secara baik dalam masyarakat Toto.

Bagi masyarakat Toto, Poma-Laka adalah salah satu suku di Toto yang berperang melawan Digo-Ratja. Berdasarkan ingatan kolektif orang Toto, mereka dikalahkan oleh kedua bersaudara Digo dan Raja Sebagaimana perjanjian waktu itu, orang yang kalah perang tidak berhak lagi atas tanah asalnya. Sebagian orang Poma hijrah ke Soa dan Riung.

Sedangkan Ngope-Wawo adalah dua bersaudara Ngope Sobha dan Wawo Sobha yang adalah leluhur orang Toto dari Suku Pobho. Dari keturunan mereka itu kemudian muncul Daja Dhosa, Boro Dhosa dan Posu Dhosa yang hidup di zaman Nipa Do dan turut bertempur dalam perang Watuapi.

Termasuk, mesti diskusikan secara serius dalam babho apa maksud pembelisan peo Bu’e Rebu dan peo Nago Rado, seperti dinarasikan oleh komunitas Labo, yang dirikan anak cucu Poma Laka dan Ngope Wawo dan dibeliskan kepada orang tua Papu Senda dan dibalaskan oleh Papu Senda. Papu Senda adalah orang tua Paulus Pio Digo yang bersama Bartolomeu Bha saat ini memimpin rombongan tua ada Toto dalam perkara tapal batas.

Sebelum pertanyaan-pertanyaan terkait kedua persoalan pokok di atas dijawab secara tuntas, Pemda mestinya tidak bisa beranjak pada poin berikut dengan menyatakan: “sesuai substansi dalam poin (a) dan (b)...bahwa tanah daerah konflik mulai dari lingkar luar yang meliputi ...adalah tanah ulayat Toto (Bdk. Kesimpulan dan Rekomendasi Pemda, Poin (c)).

Kendati tidak melakukan penolakan, sebagian tetua adat Toto menerima rumusan itu dalam keraguan karena melihat pertentangan pada poin (a) dan (b).

Poin-poin kesimpulan berlanjut. Pada poin (d) dikatakan bahwa tanah yang sudah dikelola oleh pihak Labo tidak boleh diambil dalam cara apa pun oleh orang Toto. Pada poin (e), seluruh tanah potensial yang belum dikekola diatur dan oleh lembaga adat Toto untuk kebaikan bersama.

Pada poin berikut (f) kedua komunitas diperbolehkan melaksanakan seremonial adat tanpa saling menggangu. Lalu keputusan dari Poin (c) hingga (f) bersifat mengikat dan pemerintah akan bertindak tegas bila ada yang melanggar (g), dan memberi kesempatan kepada pihak yang tidak setuju untuk melakukan protes dalam tempo 30 hari sejak 18 Juli 2014 (h). Dan kalau menyetujui, maka harus ditindaklanjuti oleh kedua pranata adat tersebut. (i).

Demikian keputusan yang ditandatangani pada tanggal 18 Juli 2014. Tampak dari poin-poin di atas, proses dialog (baca: babho) sudah mendekati final. Hanya saja, selain kerancuan pada poin (a) dan (b), terdapat persoalan lain terkait tenggat waktu (deadline).

Ketika, tenggat waktu (30 hari) berakhir, beberapa tetua adat Toto bertanya, apa yang harus dilakukan sekarang? Mereka beberapa kali menghadap Bupati dan meminta Bupati segera meneguhkan kesimpulan dan keputusan dengan sebuah SK secara formal.

Penantian SK cukup lama. Masyarakat Toto sudah terlanjur membunuh kerbau pada 9 Januari 2015 dan menjadikan darahnya sebagai tanda bahwa Madawitu tetap dalam cakupan tanah ulayat mereka. Hanya SK tetap belum keluar, setelah ratusan hari melewati batas 18 Juli. Mengapa berlarut-larut? Pertanyaan yang mesti diarahkan kepada Pemda, dalam hal ini Bupati Kepala Daerah Nagekeo.

Dalam kebingungan dan ketidakpastian, kedua pihak tidak menahan diri, orang Lambo mulai bekerja lagi di lahan konflik yang diikuti larangan dari pihak Toto. Itulah situasi yang mengarah pada pecahnya peristiwa naas tersebut.
Written by: Nagekeo Bersatu
NAGEKEO BERSATU, Updated at: 6:38 PM

Nagekeo Makin Terpuruk, di Mana Pemda?

(Catatan kritis penghujung tahun. Tulisan ini lahir dari itikad baik untuk membantu perbaikan nasib warga Nagekeo. Di tengah kesibukan saya mempertahankan hidup di "rimba beton", saya menyempatkan diri menulis catatan ini demi rakyat Nagekeo tercinta. Nagekeo bukan hanya untuk mereka yang tinggal di Nagekeo, tapi untuk semua orang yang berasal dari Nagekeo seperti saya, memilih Nagekeo sebagai masa depan, dan semua mereka yang peduli terhadap Nagekeo. Catatan ini berdasarkan pengamatan langsung saya di Nagekeo dan wawancara dengan masyarakat Negekeo).

GARA-GARA penutupan air selama enam bulan, ke sawah Irigasi Mbay, Mei-Oktober 2014, tanpa didahului perencanaan matang dan persiapan, Nagekeo kini didera bencana kelaparan. Penduduk dataran Mbay adalah warga yang paling menderita kelaparan itu.

Apa boleh buat, Mbay yang seharusnya lumbung padi Flores, kini justru menjadi wilayah paling rawan pangan. Harga beras di pasar Mbay sudah di atas Rp 10.000 per kg. Lebih mahal dibanding harga beras di Jakarta.

Bukan hanya sawah Mbay yang salah kelola. Bupati Nagekeo belum terlihat taringnya dalam banyak hal.

1) Yang cukup kasat mata adalah hancurnya (a) infrastruktur jalan di sawah Mbay, baik jalan di sepanjang saluran tersier maupun di saluran sekunder. Jalan logistik yang menghubungkan Penginanga-Marapokot lewat sawah terputus. (b) Tercecernya saluran sekunder, terutama saluran tersier. Banyak saluran tersier yang dibiarkan menjadi tempat kubangan kerbau.

Infrastruktur di persawahan mestinya menjadi perhatian utama pemda Nagekeo. Bupati harus bisa melobi Kementerian PU untuk menangani bagian yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Jika tidak ada respons, pemda harus membangunnya. Pemda (instansi terkait) tak bisa membiarkan masalah di depan mata terus berlangsung hingga kian menyengsarakan rakyat. Kalau pun jalan logistik adalah tanggung jawab PU, pemda mestinya segera mengambil alih.

2) Kasus sengketa tanah di Malawitu antara etnis Toto dan Labo. Sengketa ini makin tajam karena Pemerintah dianggap tidak netral. Sangat sulit kasus ini diselesaikan. Masyarakat yang bersengketa kini menunggu SK Bupati soal penyelesaian yang adil.

3) Tanah Kantor DPRD Nagekeo perlu segera dituntaskan. Flori Remi sudah menang di tingkat Mahkamah Agung (MA). Pihak Efraim Fao, tergugat I, meminta pinnjauan kembali (PK). Pemda Nagekeo, tergugat II, tidak jelas posisinya.

Terakhir, pemda Nagekeo meminta DPRD Nagekeo untuk menyetujui pembelian tanah DPRD dari pihak yang bersengketa. Permintaan ini dianggap tidak cerdas atau hanya akal-akalan. Karena jika tanah dibeli, dibeli dari siapa? Flori Remi atau Efraim Fao? Kalau dari Flori Remi, apakah Flori Remi setuju? Rasanya, sulit bagi Flori yang sudah jauh melangkah di jalur hukum untuk menempuh penyelesaian secara adat. Wajar jika DPRD menolak permintaan pemda yang dinilai mengada-ada itu.

Kalau mau menempuh pendekatan keluarga, kenapa Pemda tak meminta Efraim membatalkan PK? Kelihatan Pemda ikut mendukung PK untuk "buying time" agar tanah DPRD tidak segera dieksekusi oleh Kejaksaan. Nilai gedung DPRD ditaksir sekitar Rp 10 miliar.

4) Perumahan murah di Malasera, Danga. Tanah Malasera diserahkan masyarakat adat Dhawe kepada pemda Nagekeo. Selanjutnya, pemda menyerahkan tanah itu kepada developer. Masalah terjadi karena penyerahan tanah dari pemda ke developer, PT Prima Indomega. tidak melewati tender. Kedua, penyerahan aset Pemda itu mestinya didahului oleh proses appraisal atau penialain aset dan sertifikasi agar diketahui nilai aset dan mendapatkan legalitas. Kasus ini tengah diproses dan didalami Kejaksaan.

5) Pengelolaan sawah Mbay kiri belum jelas. Pembangunan infrastrukur belum selesai karena masalah sosial ekonomi belum beres. Masyarakat Mbay mengharapkan lahan baru itu dan memang itu hak mereka karena lahan di Mbay kanan sudah lebih banyak dikuasai pendatang.

Tempat gantungan hidup orang Mbay tinggal lahan di pintu kiri itu. Di tempat ini, mereka menggembalakan ternaknya. Kalau lahan itu juga diambil dari mereka, ke mana mereka mendapat lahan garapan? Apakah mau ditransmigrasikan ke Kalimantan? No way!

Tapi, pemda berencana memberikan sebagian lahan itu kepada bakal eks pemilik lahan untuk Bandara Mbay. Termasuk di dalam kelompok ini adalah anggota TNI yang kini menguasai lahan yang bakal menjadi Bandara Mbay.

6) Bandara Mbay. Jepang sudah memiliih lokasi ini karena sangat strategis dibandingkan Bandara Eltari Kupang sekalipun. Tapi, Pemda Nagekeo masih belum melihat eks bandara Jepang ini sebagai sesuatu yang penting yang harus diperjuangkan. Bayangkan Lembah Soa sudah ada bandara. Pulau Rote yang kecil sudah punya bandara dengan runway 1.600 meter. Mestinya Bandara Mbay sudah punya landasan pacu 3.000 meter.

Pemerintah wajib memberikan ganti rugi memadai kepada para pemilik sawah. Jika mereka diberikan ganti rugi tiga kali harga lahan saat ini, saya yakin, mereka bersedia pindah.

7) Telantarnya drainase kota. Yang paling mencolok adalah banjir yang melanda perkantoran pemda Nagekeo dan perumahan Danga-au. Pemda tidak boleh menutup mata terhadap banjir yang terus menerjang perkantoran kabupaten. Perlu solusi segera untuk mengalihkan banjir atau memindahkan bangunan ke loasi lain yang bebas banjir.

Banjir yang menghajar Danga-au makin menjadi-jadi. Tahun ini, banjirnya sudah sepinggang orang dewasa. Banjir ini dipicu oleh pembangunan di hulu (wilayah Malasera) dan kecilnya talangan yang menyeberangkan air dari Lowo Guru ke Sungai Aesesa. Pada masa lalu, Danga-au bawah sudah biasa terkena banjir Lowo Guru. Tapi, banjirnya tak pernah melewati lutut orang dewasa dan tidak deras. Kini, banjir sudah setinggi pinggang orang dewasa dan cukup deras.

Perlu ada solusi di hulu, di Malasera seperti waduk atau embung. Juga menghentikan pembangunan perumahan. Wilayah Malasera harus dihutankan. Sedang di hilir, saluran air yang menyeberangkan air dari Lowo Guru melewat saluran primer menuju Sungai Aesesa harus diperlebar.

Lebih dari itu, kota Mbay perlu dibangun berdasarkan perencanaan tata kota yang baik. Jangan asal bangun, apalagi dengan mark up untuk mencari keuntungan illegal.

8) Sengketa lahan di Roe antara etnis Lape dan Nataia kembali merebak. Pemda terkesan berpangku tangan. Jangan sampai, pemda baru turun tangan setelah jatuh korban.

9) Masalah penting yang menonjol adalah tiadanya prioritas pembangunan di Nagekeo. Apakah yang menjadi prioritas adalah pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, atau? Di bidang pertanian, komoditas apa yang menjadi prioritas: beras atau jagung? Di bidang peternakan, apakah semua ternak dijadikan prioritas, atau cukup sapi dan babi?

10) Bupati Nagekeo harus mempertanyakan nasib Kapet Mbay?

11) Sengketa lahan sawah garam di Wae Mburung. Pusat mengharapkan sengketa ini segera diselesaikan karena garam Nagekeo adalah garam terbaik untuk industri.

Pemda terlihat tak punya visi dan program kerja yang jelas. Jika catatan ini tidak benar atau kurang benar, silakan menjawab di forum FB ini. Para PNS Nagekeo saya harap tidak asbun (asal bunyi), membela membabi buta sekadar untuk mencari muka. Jika ingin membela, berikan informasi yang benar. Kepentingan rakyat Nagekeo harus kita utamakan. Juga kepentingan bangsa ini. Karena 90% lebih APBD Nagekeo adalah dana dari pusat, dana milik seluruh rakyat Indonesia, Sabang sampai Marauke.

Terimakasih. Selamat Natal 2014 dan Tahun Baru 2015. Salam hormat untuk Pak Bupati dan rakyat Nagekeo.

Thomas Towary, Putra Nagekeo, tinggal di Jakarta.
Written by: Nagekeo Bersatu
NAGEKEO BERSATU, Updated at: 6:31 PM

Mencintai Nagekeo lewat busana (bagian pertama)


Written by: Nagekeo Bersatu
NAGEKEO BERSATU, Updated at: 7:58 PM

MENCINTAI NAGEKEO LEWAT TULISAN


Written by: Nagekeo Bersatu
NAGEKEO BERSATU, Updated at: 7:53 PM

Pamor BBN & Durjana BBM



Hari ini, Redaksi Nagekeo Pos, mendapat undangan dari Ketua bidang promosi sebuah perusahaan produsen biofuel (bahan bakan nabati/BBN).

Longginus Biaedae, tokoh Nagekeo di Jakarta, yang juga anggota grup facebook Nagekeo Bersatu (NB), menempatkan Redaksi Nagekeo Pos setara dengan redaksi media nasional seperti Kompas, Suara Pembaruan, Bisnis Indonesia.

Redaksi Nagekeo Pos diminta hadir di acara launcing (peluncuran) Bahan Bakar Nabati (BBN) di Muara Angke Jakarta, besok Kamis, 27 November jam 1 siang wib.

Materi acara yakni kerja sama riset dan uji coba NABATI dari limbah kelapa sawit, minyak jelantah, destinasi ban bekas dll. Ini bahan bakar penemuan terbaru untuk para nelayan khususnya kapal-kapal nelayan di Muara Angke Jakarta.

"Kami akan bagi gratis 5 ton produk BBN besok untuk lebih dari 10 kapal nelayan. Selama 6 bulan ke depan, kami lakukan uji coba pemanfaatan BBN ini, dengan memasok sekitar 20 ton per hari. Jika hasilnya memuaskan, perusahaan kami mungkin bisa mendapat mandat dari pemerintah pusat untuk memasok BBN bagi kapal nelayan di seluruh Indonesia," jelas Longginus kepada Redaksi Nagekeo Pos siang ini.

10% BBN untuk Solar

Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan, hari ini, menyebutkan saat ini pemerintah sudah punya aturan kewajiban BBN jenis biodiesel 10% untuk solar. Ke depan, bukan tidak mungkin akan ditambah hingga 30%.

"Saat ini kita hanya 10%. Namun sekarang harga CPO sedang rendah. Produsen CPO dalam negeri berharap kita bisa naikkan jadi 20-30%," ungkap Bambang dalam acara Sustainable Development Solutions Network di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Bila para produsen ini bisa memasok lebih banyak untuk pembuatan BBN, lanjut Bambang, bisa saja pemerintah menaikkan kewajiban menjadi sampai 30%. Ini tentu akan berdampak positif buat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasalnya, ketika lebih banyak BBN digunakan dan itu diproduksi di dalam negeri, maka impor energi akan berkurang. Artinya, anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang nilainya ratusan triliun rupiah per tahun bisa dihemat.

"Kita bisa mengurangi impor BBM. Kita juga bisa mengurangi ketergantungan terhadap BBM," sebutnya.
Hal ini, tambah Bambang, tentu menjadi kabar baik. Ini karena produksi minyak Indonesia terus menurun sehingga separuh kebutuhan dalam negeri harus diimpor.

"Meningkatkan produksi minyak sepertinya mustahil. Tapi kita punya potensi non fosil. Dengan dukungan dari pemerintah, saya yakin pemanfaatannya akan semakin besar," jelasnya.

Nelayan Sulit Peroleh BBM Subsidi

Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sempat bercerita soal nelayan kecil yang tidak pernah menikmati Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Ada bukti nyata tak jauh-jauh dari kantor Susi.

Ada sebuah kampung nelayan di utara Jakarta, tepatnya di Cilincing, Jakarta Utara. Para nelayan di sini mengaku tidak pernah menikmati BBM subsidi langsung dari sumbernya.

Kepala Bidang Perikanan, Suku Dinas Perikanan dan Kelautan DKI Jakarta Lili Litasari mengatakan, kondisi yang membuat nelayan tidak bisa mendapatkan BBM subsidi itu karena nelayan tidak bisa dapat utang.

"Nelayan di sini kan kebanyakan mau melaut atau nangkap ikan dia utang dulu BBM-nya. Nah yang biasa memberi utang BBM itu ya yang jual BBM di pinggir jalan sekitar kampung ini," ujar Lili ditemui di Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara, kemarin (Selasa).

DURJANA BBM

Hari ini, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pemerintah menjelaskan alasan kenaikan harga BBM subsidi Rp 2.000 per liter. Menteri ESDM Sudirman menjelaskan, Indonesia adalah negara yang miskin minyak, namun menyuapi rakyatnya dengan BBM murah.

Sementara stok minyak bumi Indonesia hanya tersisa 4,1 miliar barel dan akan habis 10 tahun lagi.
Sudirman Said menanggapi soal rencana DPR akan menggunakan hak interpelasi kepada pemerintah terkait kebijakan menaikkan harga BBM subsidi.

Dengan tegas Sudirman mengatakan bahwa itu hak DPR, namun ia kembali mengingatkan selama ini kebijakan subsidi BBM banyak salah sasaran dan hanya untuk kegiatan konsumtif.

Sudirman mengatakan, sudah disadari lama, BBM subsidi banyak dinikmati kalangan masyarakat kelas menengah-atas.

"Jadi 78% subsidi BBM selama ini ya orang seperti kita-kita ini yang menikmati, bukan masyarakat miskin," ujarnya.

 Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan, naiknya harga BBM subsidi akan membuat kemiskinan turun.
Written by: Nagekeo Bersatu
NAGEKEO BERSATU, Updated at: 7:03 PM
 
Join Our Group On Facebook
Follow Us
Admin: Hans Obor | Mozalucky | Nagekeo Bersatu
Copyright © 2013. NAGEKEO POS - All Rights Reserved
Thanks To Creating Website Modify and Used by Nagekeo Bersatu
Proudly powered by Blogger